Juara 1 Lurah Terbaik Tingkat Kabupaten Sumenep dalam ajang Bupati Awards 2024 ...

Penyuluhan Tahap II Pembentukan Desa Bersinar Kelurahan Karangduak bersama Kepala BNN dan Bakesbangpol Sumenep 2023 yang dihadiri Ketua RT / RW, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Karangduak dalam rangka kampung/ desa bebas Narkoba ...

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BNN dengan TP. PKK Kelurahan Karangduak ...

Lomba Paint Ball War di Pantai Lombang bersama Bapak Bupati Sumenep dan beserta OPD Kabupaten Sumenep dalam rangka Event Masa Kejayaan Sumenep ...

Foto bersama Mahasiswa Institut Tekhnik Negeri Malang dalam rangka penelitian di Kelurahan Karangduak  ...

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kebijakan Keuangan Kebijakan untuk Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu: Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD TA. 2021 memberikan ruang yang cukup tehadap partisipasi masyarakat melaui upaya penjaringan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah dipahami ...

PPS adalah adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan/desa atau nama lain. Kemudian pada Pasal 16 dan 17 dijelaskan bahwa jumlah anggota PPK adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.   Tugas PPS Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 ayat 1 dan 2 maka tugas PPS dalam Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Mengumumkan ...

Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan merupakan lembaga/organisasi pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten yang pendiriannya berpedoman pada : Undang - Undang Dasar 1945 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran ...